Program Peduli mendorong inklusi sosial untuk menurunkan angka kemiskinan di antara kelompok yang termarjinalkan di Indonesia. Program ini diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan dikelola oleh The Asia Foundation (TAF) di bawah Kementerian Koordinasi Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sejak 2014. Program Peduli bertujuan untuk meningkatkan relasi sosial dan memperkuat inklusi sosial bagi sejumlah kelompok masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah, dengan cara meningkatkan akses kelompok-kelompok ini terhadap layanan dan bantuan sosial, pembangunan, dan partisipasi di dalam masyarakat, serta memperkuat kebijakan dan peraturan-peraturan terkait inklusi sosial di tingkat nasional dan daerah. Disabilitas adalah salah satu dari enam kelompok pilar yang termasuk dalam Program Peduli, yang bekerja sama dengan 9 organisasi mitra pelaksana di 13 kabupaten/kota di 7 propinsi.
Mitra Payung
Pusat Rehabilitasi YAKKUM
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagai mitra payung atau organisasi yang membawahi mitra-mitra pelaksana dari Program Peduli untuk Pilar Disabilitas, Pusat Rehabilitasi YAKKUM melakukan berbagai aktivitas untuk membuat model pembangunan disabilitas yang inklusif dengan berfokus kepada layanan kesehatan, hubungan kerja dan pengarustamaan isu disabilitas di antara pemangku kebijakan. YAKKUM berperan untuk memfasilitasi gerakan disabilitas untuk mendorong implementasi UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016, khususnya dalam pembentukan Komite Nasional Disabilitas. Melalui Program Peduli, YAKKUM juga mendorong inklusi sosial bagi difabel psikososial (Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ) di Yogyakarta dan mendorong terbentuknya Kabupaten Sumba Barat yang inklusif. Dalam mengimplementasikan Program Peduli di Pilar Disabilitas, Pusat Rehabilitasi YAKKUM bekerja dengan 8 Organisasi lain, yaitu:
Mitra Pelaksana
1. Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO)
Pada fase kedua Program Peduli (Maret 2017 – Oktober 2018), PATTIRO melakukan penelitian terhadap praktik baik dan inovasi dalam pendataan disabilitas dan pelayanan publik bagi disabilitas dari beberapa lokasi yang didampingi oleh mitra Program Peduli untuk pilar disabilitas, antara lain Kota Banjarmasin, Kab. Kulon Progo, Kab. Sukoharjo, Kab. Bone, Kab. Sumba Barat, dan Kab. Lombok Barat. Hasil kajian ini akan menjadi rekomendasi bagi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mendorong perbaikan dalam praktik dan kebijakan pelayanan publik bagi disabilitas di Indonesia.
2. Karitas Indonesia Keuskupan Agung Semarang (Karina KAS)
Kab. Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah
Dengan pendekatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Karina KAS memfasilitasi keterlibatan aktif dan meningkatkan kemampuan difabel untuk melakukan advokasi bagi kebutuhan layanan dasar, akses, dan informasi di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Karina KAS juga mendampingi kelompok-kelompok difabel melalui Self-Help Group agar memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk dapat terlibat dalam proses dan perencanaan pembangunan, baik perencanaan regular maupoun Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.
3. SEHATI - Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
SEHATI mendorong penerimaan sosial bagi disabilitas di Kabupaten Sukoharjo melalui forum-forum penguatan kapasitas difabel dan keluarga difabel, serta mendorong perbaikan kebijakan penyediaan dan akses terhadap layanan dasar bagi difabel di empat desa. SEHATI juga melakukan advokasi kepada berbagai pihak penyedia layanan dasar untuk melakukan pengarusutamaan disabilitas dalam penganggaran dan perencaaan.
4. Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
Kab. Kulon Progo dan Sleman, DIY
Bekerja untuk mendorong terbentuknya Kabupaten Kulon Progo dan Sleman yang inklusif, SIGAB melakukan berbagai kegiatan penguatan kapasitas bagi kelompok difabel dampingan di delapan desa. Di tingkat pusat, SIGAB juga membangun forum koordinasi dan fasilitasi terkait Desa Inklusif. Forum ini terdiri dari perwakilan berbagai kementerian, aparat pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas.
5. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Bekerja bersama organisasi penyandang disabilitas (OPD) di Kota Banjarmasin, SAPDA mendorong partisipasi aktif dari difabel untuk terlibat dalam proses perencanaan kota inklusif, serta bekerja SKPD dan Bappeda untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Inklusif. SAPDA juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Forum Warga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong penerimaan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri difabel untuk berpartisipasi di tengah masyarakat.
6. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Brawijaya
Bersama Program Peduli, PSLD Brawijaya mendorong keterlibatan kelompok ulama untuk mempromosikan Islam yang inklusif bagi disabilitas, dengan melakukan kajian mengenai hukum-hukum Islam (fiqih) terkait disabilitas di tiga lokasi di Jawa Timur, yaitu Sampang, Jombang, dan Tulungagung. PSLD juga melakukan berbagai kegiatan bersama kelompok ulama untuk mendorong terbitnya fiqih disabilitas yang progresif.
7. Yayasan Bahtera
Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur
Bahtera bekerja untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang pro-disabilitas di tingkat kabupaten dengan mendorong terbentuknya Forum Peduli di 11 desa di Sumba Barat. Saat ini, dengan adanya komitmen Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Sosial, Pemerintah Daerah telah menganggarkan sejumlah dana untuk peningkatan keterampilan, bantuan permodalan, serta bantuan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar untuk difabel.
8. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
Kab. Bone dan Gowa, Sulawesi Selatan
Untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan adanya kebijakan yang inklusif bagi difabel, YASMIB bekerja untuk melakukan pendataan atas kebutuhan khusus kelompok difabel bersama relawan dan kader dari kelompok-kelompok masyarakat. Data disabilitas ini yang kemudian diintegrasikan dengan Sistem Data Berbasis Kelurahan (SDBDK). YASMIB juga mendorong perencanaan yang responsif gender dan inklusif di Bone dan Gowa.
Akses terhadap informasi memang menjadi semakin mudah, termasuk informasi tentang kesehatan mental. Kita menjadi terbiasa dengan berbagai istilah diagnosa klinis yang sebelumnya hanya dibicarakan pada tataran medis, sekarang seakan menjadi tren, istilah gangguan kesehatan mental sering menjadi topik yang bermunculan di beranda sosial media kita. Tetapi keterbukaan informasi ini bak pisau bermata dua, yang kerap membuat remaja saat ini menjadi rentan terhadap distorsi informasi yang bisa mengaburkan esensi dari pemulihan itu sendiri.
Di tanah Nias yang dikenal dengan lompat batunya, di balik label wilayah "3T" yang menyematkan predikat Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, tersimpan sebuah realitas yang jarang tersorot lampu kamera milik media massa. Di sebuah sudut Desa Loloanaâa Lolomoyo, ada cerita-cerita yang tenggelam di antara pecahan ombak dan rimbunnya kebun; cerita tentang kawan difabel yang "tak terlihat" meski berada di tengah keramaian.
"Saya ingin menekankan bahwa penelitian ini memiliki potensi besar untuk menjadi model yang berkualitas tinggi, bahkan dapat dicontoh secara global", tutur dr. Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kementerian Kesehatan RI.
Proyek ASIK akan menggunakan pendekatan ekosistem secara menyeluruh terhadap kesehatan mental yang mempertimbangkan; lingkungan individu dan interaksi social, faktor penentu sosial, mencegah resiko dengan potensi di sekolah, keluarga dan masyarakat, dengan melibatkan semua sektor agar bersinergi dalam berbagai program untuk memastikan dukungan yang komprehensif
